utusan Peradilan Tingkat Banding

  1. utusan Peradilan Tingkat Banding

Putusan yang dapat diajukan permohonan banding adalah putusan Pengadilan Negeri/Agama bukan penetapan, yaitu putusan declaratoir yang diberiakan hakim pengadilan negeri atas suatu surat permohonan, seperti penetapan ahli waris. Terhadap putusan seperti ini tidak dapat diajukan banding akan tetapi langsung mengajukan kasasi (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2009:149).

Jika putusannya berbentuk verstek maka harus diajukan verzet dulu di tingkat peradilan pertama. Namun seperti dijelaskan dalam ayat 2 pasal 8, jika untuk kedua kalinya tergugat kalah dengan putusan verstek, maka tergugat dapat mengajukan banding namun harus menunggu sampai putusan verstek diputus oleh pengadilan negeri.

Ketentuan pasal 9 mengemukakan “(1) dari putusan pengadilan negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan. (2) putusan dalam mana pengadilan negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkarannya, dianggap sebagai putusan penghabisan.” Dari pasal satu kita tahu bahwa apabila dalam suatu perkara telah dijatuhkan suatu putusan provisionil, insidentil ataupun putusan sela lainnya, dan pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan banding, permohonannya dicatat oleh pengadilan negeri akan tetapi berkasnya baru akan dikirim ke pengadilan tinggi setelah putusan final ada.

Pengadilan tinggi juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan dalam memutus perkara jika menganggap bahwa pemeriksaan semula belum cukup bukti. Karena dalam taraf banding asasnya “ bahwa perkara mentah kembali” dan kedudukan pengadilan tinggi sebagai judex factie, yaitu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya, dan wewenang yang dipunyai pengadilan tinggi dalam pemeriksaan perkara yang sama dengan wewenang hakim pengadilan negeri, sebelum pemeriksaan tambahan, pengadilan tinggi harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2009:160)

Wewenang pengadilan tinggi juga untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama meskipun putusan pengadilan negeri tersebut berdasarkan sumpah penambah atau supletoir. Apalagi jika sumpah tersebut dimintakan kepada penggugat yang tidak mempunyai bukti yang harus ditambah. Lain halnya dengan sumpah pemutus atau decisoir, sumpah seperti ini dalam tingkat banding maupun kasasi tidak dapat mengubah putusan. Karena pada hakikatnya sumpah decisoir ini adalah melepaskan hak untuk menang.

Berkaitan dengan putusan sela, pengadilan tinggi pun dapat melakukannya misalnya saja dalam hal sita jaminan. Pengadilan tinggi berwenang untuk memerintahkan pengadilan negeri terkait melakukan sita tersebut (R. Subekti, 1977:152).

  1. KASASI

  1. Pengertian dan Landasan Hukum Kasasi

Upaya hukum kasasi (cassatie/appeal in cassation) merupakan lembaga hukum yang dilahirkan di prancis dengan istilah cassation dan berasal dari kata kerja casser yang berarti membatalkan atau memecahkan adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung Repulik Indonesia (MA RI) sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan  pemeriksaan tingkat ke-3. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut, tetapi hanya diperiksa masalah-masalah hukumnya/penerapan hukumnya.  Sehingga yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata adalah pihak-pihak berperkara atau wakilnya yang khusus  dikuasakan untuk itu (Pasal 44 ayat (1) huruf a UU no 3 tahun 2009).

Pada asasnya, landasan hukum kewenangan  kasasi diatur dalam ke

sumber :