Tujuan, Tugas dan Struktur Kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional Indonesia

Juli 21, 2020 by Tidak ada Komentar

Tujuan, Tugas dan Struktur Kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional IndonesiaTujuan, Tugas dan Struktur Kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional Indonesia

Presiden Abdurrahman Wahid mendirikan Komisi Ombudsman Nasional dengan dua tujuan, pertama, untuk membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik. Tujuan tersebut diharapkan akan tercapai dengan cara:

  1. a)Melakukan sosialisasi dan diseminasi pemahaman mengenai lembaga Ombudsman kepada masyarakat luas;
  2. b)Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain;
  3. c)Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum;
  4. d)Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional.[13]

Komisi Ombudsman Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, serta anggota sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang. Anggota Ombudman dipilih dan ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden. Dalam menjalankan aktifitasnya, Ombudsman memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

(a)  Rapat Paripurna

Rapat  paripurna  adalah  rapat  tertinggi  yang  memegang  otoritas  memutuskan persoalan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Ombudsman Nasilnal.

(b)  Sub Komisi

Kegiatan Komisi Ombudsman Nasional sehari-hari dilaksanakan oleh Sub Komisi yang terdiri dari Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan, Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan, Sub Komisi Pencegahan dan Sub Komisi Khusus. Setiap Sub Komisi dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oeh Rapat Paripurna. Pembagian tugas masing-masing komisi adalah sebagai berikut :

(i)    Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan

  1. Meminta klarifikasi dan melakukan monitoring terhadap aparatur pemerintahan serta lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan umum tingkah laku serta perbuatan yang menyimpang dari kewajiban hukumnya.
  2. Meminta bantuan, melakukan kerjasama dan/atu koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan klarifikasi atau monitoring.
  3. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas atau pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat serta pihak lain yang terkait guna memperoleh keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan peru
    Sumber :https://butikjersey.co.id/facebook-luncurkan-aplikasi-workplace-chat/