Ruang, Perumahan dan Permukiman

Ruang, Perumahan dan Permukiman

Ruang, Perumahan dan Permukiman

Ruang, Perumahan dan Permukiman
Ruang, Perumahan dan Permukiman

 

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SERTA PENATAAN RUANG

Dalam kehidupan ini manusia membutuhkan tempat tinggal. Selain membutuhkan tempat tinggal setiap orang berhak untuk hidup sejahtera baik lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dalam membangun tempat tinggal pemerintah mengatur pembangunan tempat tinggal baik perumahan pemukiman, hak kewajiban dan lain lain. Perundang udangan tersebut diatur dalam UU NO. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukinan.

Inti atau kesimpulan dari UU No.1 tahun 2011 adalah  mengatur:

  • tugas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota dalah hal pembinaan, maupun wewenag.
  • Penyelenggaraan rumah dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah
  • Perencanaan dan perancangan rumah yang mencagkup prasarana, sarana, dan utilitas
  • Penyelenggaraan wilayah pemukiman baik perencanaan , pembangunan,, pemanfaatan , serta pengendalian kawasan pemikiman
  • Pemiliharaan dan perbaikan yang mana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan perorangan
  • Pencegahan peningkatan kualitas terhadapperumahan kumuh dan pemukiman kumuh
  • Pendanaan dan system pembiayaan
  • Hak dan kewajiban, peran masyarakat, larangan,
  • Penyelesaian sengketa yang mencangkup sanksi administrasi, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan

Sedang undang undang  UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengatur:

  • Klasifikasi penataan ruang
  • Tugas dan wewenag pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota
  • Pengaturan dan pembinaan penataan ruang , pelaksanaannya
  • Rencana tata ruang wilayah nasional baik provinsi, kota/ kabupaten
  • Pemanfaatan ruang wilayah nasional ,provinsi, kabupaten/kota, desa serta tata atur pengendaliannya
  • Pengawasan penataan ruang
  • Hak, kewajiban serta peran masyarakat dalam penaatan ruang
  • Pengaturan penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan ketentuan penutup

Kesimpulan

Beberapa Berpedaan dari kedua undang undang tersebut adalah uu no.1 tahun 2011 isi lebih kompleks

dan terperinci dibandingkan uu no. 27 tahun 2007. UU no 1 tahun 2011 menerapkan RTRW DKI Jakarta 2030 ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, kawasan khusus serta kawasan andalan kota; penataan ruang wilayah kecamatan; dan koordinasi penataan ruang dengan provinsi/kota/kabupaten yang berbatasan.

 

UU no 27 tahun 2007 Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Persamaan kedua undang undang ini adalah sama sama menerapakn kebijakan yang  mengenai tentang  RTH

Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/