Landasan Hukum Banding

Landasan Hukum Banding

Sebenarnya banding dalam perkara perdata dan pidana berbeda peraturannya. Acara banding dalam perkara pidana pada awalnya diatur dalam pasal 350-356 HIR yang kemudian dicabut oleh Stb. 1932 No. 460 jo 580, sehingga hanya tinggal ketentuan yang diatur dalam Reglement op de strafvordering voor de raden van justitie op java en het hooggerechtshof van indonesia (pasal 282 dst.) serta Rbg pasal 660. Sekarang hal banding dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP pasal 67, 87, 233-243 KUHAP.

Sedangkan banding dalam perkara perdata diatur dalam pasal-pasal 188-194 HIR. Tetapi dengan adanya pasal 3 jo 5 UU darurat no. 1 tahun 1951 pasal-pasal itu sudah tidak berlaku lagi dan yang sekarang berlaku ialah undang-undang RI tahun 1947 no. 20 untuk Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura ialah Rbg pasal 199-205. Jadi dasar hukumnya adalah UU no. 4/2004 tentang perubahan atas undang-undang pokok kekuasaan dan UU no.20/1947 tentang peradilan ulangan.

  1. Alasan Permohonan Banding

Adapun alasan-alasan seseorang dapat mengajukan permohonan banding diantaranya adalah:

  1. Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu.
  2. Menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil.

Asas peradilan ini bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pada tingkat pertama belum tentu tepat atau benar sehingga perlu pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini yang berwenang adalah pengadilan tinggi untuk menelitti apakah pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan menurut cara yang ditentukan UU dengan cukup teliti, dan juga pengadilan tinggi berwenang untuk memeriksa putusan dan mengambil sikap atas putusan-putusan tersebut seperti:

  1. Dalam hal putusan dianggap telah benar, putusan pengadilan tingkat pertama akan dikuatkan.
  2. Dalam hal putusan dianggap salah, putusan akan dibatalkan dan pengdailan tinggi akan memberi putusan lain.
  3. Dalam hal putusan yang kurang tepat, maka pengadilan tinggi akan memperbaiki putusan sebelumnya.
  1. Prosedur Pengajuan Banding

Putusan yang bisa dimintakan banding hanya putusan pengadilan negeri mengenai perkara yang harga gugatnya hanya lebih dari Rp.100,- saja. Hal ini sesuai pasal 6 UU 1947 no. 20 bahwasannya “dari putusan-putusan pengadilan negeri di jawa dan madura tentang perkara perdata, yang diternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partizen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan pertama diulangi oleh pengadilan tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing” (komentar HIR, 2005:170).

Jadi dapat dikatakan hampir semua putusan (bukan declaratoir) Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding. Maksud pihak yang berkepentingan adalah pihak yang oleh putusan pengadilan tingkat pertama dikalahkan dan juga jika ada gugat asal dan gugat balik yang di dalamnya ada pihak yang dikalahkan maka pihak tersebut dapat mengajukan permohonan banding (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2009:151).

Sedang dalam perkara pidana, permintaan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penunttut umum (pasal 67 KUHAP). Permintaan banding dalam perkara pidana ini dapat diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaiman dimaksud dalam pasal 196 ayat 2 KUHAP.

sumber :

https://bingo.co.id/my-boo-apk/