Fungsi Pengadilan Umum Dantingkatannya Serta Tugasnya Masing-Masing

Fungsi Pengadilan Umum Dantingkatannya Serta Tugasnya Masing-Masing

Fungsi Pengadilan Umum Dantingkatannya Serta Tugasnya Masing-Masing

Fungsi Pengadilan Umum Dantingkatannya Serta Tugasnya Masing-Masing
Fungsi Pengadilan Umum Dantingkatannya Serta Tugasnya Masing-Masing

A. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri ialah pengadilan tertinggi pertama. Susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Sedangkan pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan yaitu seorang pejabat yang melaksanakan kiprah kekuasaan pengadilan.
Pengadilan negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, tetapkan dan menuntaskan masalah pidana. Pengadilan negeri berwewenang mengadili segala masalah terkena tindak pidana yang dilakukan dalam tempat hukumnya. Jika tindak pidana itu dilakukan diluar negeri yang padap diadili berdasarkan aturan RI, maka yang berwewenang mengadili yaitu pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri, tempat hukumnya mencakup wilayah kabupaten dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Pengadilan negeri di bentuk atas keputusan Presiden.
Pengadilan Negeri yang dalam tempat hukumnya terdakwa bertempat tinggal dan berdiam diri, ditempat ia ditemukan atau ditahan, spesialuntuk berwenang mengadili masalah terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih akrab pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahya tindak pidana itu dilakukan.. Ketentuan tersebut ialah perkecualian dari ketentuan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan.

Apabila seorang terdakwa melaksanakan beberapa tindak pidana dalam tempat aturan beberapa Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwewenang mengadili masalah tersebut. Terhadap beberap masalah yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam tempat aturan beberapa Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan di buka penggabungan masalah tersebut.

Baca Juga: Pengertian Musik Tradisional

B. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi ialah pengadilan tingkat banding. Susunan pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas ketua dan wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi yaitu hakim tinggi, dan pengadilan tinggi dibuat oleh Undang-Undang.
Pengadilan tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provensi dan tempat hukumnya mencakup wilayah provinsi dan tempat hukumnya mencakup wilayah provinsi. Pengadilan tinggi berwenang mengadili masalah yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tempat hukumnya, yang dimintakan banding. Pengadilan tinggi juga bertugas serta berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam hukumnya.
Sengketa kewenangan mengadili bekerjasama dengan komfetensi relatif pengadilan yaitu wewenang pengadilan yang mengadili masalah dalam wilayah aturan kekuasaannya. Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi apabila :
1). Dua pengadilan atau lebih yang menyatakan pada dirinya tidak berwenang mengadili atas masalah yang sama.
2). Dalam pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili masalah yang sama.

C. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki wewenang lainnya yang didiberikan oleh undang-undang.
Mahkamah Agung diatur dalam undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makhamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan Agung yaitu hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudusil dan wakil ketua bidang nonyudisial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang ibarat di bawah ini.
1). Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
2). Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan berperihalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan terkena tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut sanggup diambil baik bekerjasama dengan investigasi pada tingkat kasasi maupun berdasarkan seruan eksklusif pada Mahkamah Agung.